(Rvn) - Rokan Hilir - Keberadaan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) di tubuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan bagian urgen yang menghadirkan peran yang melengkapi akan makna penting pers sebagai salah satu pilar yang membuat tegak-bangun demokrasi.

Ini kemudian menguatkan bahwa sejatinya keberadaan wartawan, dan media massa secara khusus atau pers dalam konteks yang lebih luas sama sekali tidak bisa terpisahkan dalam peran pengawasan terhadap berlangsungnya demokrasi.

Pada praktiknya tentu saja demokrasi dimaksud adalah berupa pemilihan presiden, DPR, DPD dan seterusnya hingga ke tingkat kepala daerah atau bahkan pemilihan kepala desa. Hingga terhadap pengawasan yang berupa kontrol berjalannya fungsi pemerintahan, pengambilan kebijakan, ketimpangan kekuasaan, dan sebagainya dapat diharapkan berjalan.

Sejak lama memang wartawan menyadari akan tugasnya sebagai pengawas dalam artian yang lebih luas. Karena itu mengacu pada pernyataan metaforis bahwa pers tak ubahnya watch dog, anjing pemantau. Yang jika menemukan adanya sesuatu yang janggal, merasa terusik ia akan mengonggong.

Dalam artian gonggongan tersebut sebagai kritik yang mengharuskan agar sistem yang terjadi kembali berjalan sesuai dengan rel-nya. Sebagian ada pula menyebutkan pers sebagai nyamuk, yang mendenging.

Nyamuk, sekalipun kecil namun jika terus mendenging, berdengung di telinga tentu rasanya menganggu. Nah gangguan' tersebut juga sebagai wujud pengawasan publik, sikap ngeyel pers, guna memastikan iklim demokrasi tetap berjalan sesuai dengan koridor.

Keberadaan Mappilu PWI dibentuk sebagai respon terhadap berlangsungnya pemilu, tepatnya pada saat menjelang helat pemilu serentak 2004. Ini menandakan bahwa PWI memiliki konsen yang serius untuk membentuk satu lembaga' khusus di tubuh PWI agar bisa berperan lebih maksimal untuk pengawasan pemilu.

Mappilu tentunya bisa menjadi satu kekuatan besar untuk peran dan fungsi pengawasan, mengapa demikian? karena keberadaan organisasi PWI terdapat di seluruh wilayah NKRI.

Mulai tingkat pusat yang berada di Ibukota negara, Jakarta, terus ke tingkat propinsi, hingga kabupaten dan kota. Anggotanya mencapai ribuan orang, begitu juga jumlah media yang terhimpun dari wartawan yang ada di PWI sangat signifikan.

Dengan begitu, Mappilu sangat tepat dan dipandang strategis sebagai mitra yang tak terpisahkan terkait pengawasan pemilu, wabil khusus adalah menjadi mitra penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan.

Dalam diskusi yang ditaja Bawaslu Rohil bersama dengan kelompok organisasi di Bagansiapiapi, pekan lalu terungkap bahwa biaya yang diperlukan untuk pengawasan pemilu, memang besar. Namun jika dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pelaksanan oleh KPU justeru untuk pengawasan ini jauh lebih sedikit.

Padahal pengawasan yang dilakukan meliputi aktifitas kepemiluan yang luas, membutuhkan tanggungjawab besar baik dengan resiko perdata, pidana maupun ancaman nyawa namun sayangnya dengan beban kerja yang nampaknya besar itu tidak ditopang dengan pembiayaan yang sama besar pula.

Karena itu wajar rasanya jika Bawaslu sangat berkepentingan mengandeng berbagai pihak untuk dapat sama-sama mengawasi pemilu. Seiring dengan itu negara harus hadir untuk dapat menciptakan pengawasan pemilu yang lebih baik, yang tidak hanya memberikan kewenangan itu kepada Bawaslu tapi juga mendorong tumbuh kembang, hadirnya pihak-pihak lain untuk bisa turut memberikan pengawasan.

Dengan pengawasan yang baik itulah maka bisa memastikan pemilu yang dijalankan benar-benar demokratis, menjalankan semangat demokrasi yang berlandaskanpada kejujuran, adil, transparan, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, distorsi praktik-praktik yang mencurangi semangat mulia demokrasi.

Keberadaan Mappilu PWI, patut diapresiasi sebagai konsen serius dari insan pers terhadap isu yang berulang kali mereka hadapi, yakni pelaksanaan pemilu. Mappilu mesti diberdayakan dengan pelibatannya lebih luas lagi dari setiap aspek dan tahapan berkaitan dengan pengawasan pemilu. Meskipun secara khusus keberadaan Mappilu sendiri tidak ditopang dengan dukungan dana dari negara seperti halnya Bawaslu.

Diperlukan kolaborasi yang intens dan serius, dari semua kalangan begitu juga kehadiran tokoh-tokoh dengan latar belakang beragam untuk dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya pengawasan pemilu.

Karena yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan pemilu yang berkualitas, jika mengetengahkan tentang kualitas maka tentunya yang menjadi atensi adalah sejauh mana potensi kecurangan bisa ditekan, sejauh mana praktik pelanggaran pemilu bisa dihentikan, sejauh mana penyalahgunaan kekuasaan bisa diberangus, dan sejauh mana kesadaran baik elit maupun akar rumput untuk menolak politik transaksional atau politik uang.

Mappilu PWI memiliki peran strategis untuk menghadirkan pemilu berkualitas lewat fungsi dan peran yang memang telah melekat baik pada wartawan, keorganisasiaan maupun media massa, peran itu akan lebih lagi jika dikuatkan dengan pelibatkan pengawasan bersama Bawaslu dan berbagai pihak lainnya.(Rvn)

Oleh : Zulfadhli*, Sekretaris PWI Rohil/Ketua Mappilu PWI Rohil