(Rvn) - Rokan Hilir - (Rvn) - Senin, 6 Juli 2026, Bupati Rokan Hilir , H. Bistamam bersama Plt. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Hafimnur.SE, Kepala Bidang menjadi narasumber pada sosialisasi (SIPKD) Aset. 
 
Sistem Informasi Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat. Sistem Informasi Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (SIPkD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPKD Aset dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPKD Aset yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.

Proses dan capaian dalam proses penyiapan SIPKD sebagai aplikasi umum, dimulai dari soft launching SIPKD Aset pada 10 Desember 2022 lalu oleh Stranas PK , dilanjutkan dengan proses penyempurnaan sepanjang Januari-April 2023, dan persiapan hingga Grand Launching pada bulan Juni 2023. Penggunaan SIPKD Aset juga diperkuat dengan Surat Edaran Sekjend kemendagri nomor 600.54/48/SJ tentang Implementasi SIPKD Aset. Daerah diarahkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, penataausahaan, dan akuntansi pelaporan tahun 2024 melalui SIPD-RI. Acara Sosialisasi SIPKD Aset ini dilanjutkan dengan penjelasan secara rigid oleh Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir, Hafim Nur.SE, mengenai proses pengajuan pencairan keuangan melalui SIPKD Aset.

Penetapan SIPKD ini sebagai aplikasi umum diharapkan membawa dampak positif dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung tercapainya program nasional, serta memperkuat strategi nasional pencegahan korupsi. Melalui penetapan menjadi aplikasi umum SPBE, maka akan berdampak pada keterpaduan layanan digital pemerintah, konsolidasi data untuk menjadi Big Data Analytic dalam pengambilan keputusan/kebijakan, akuntabilitas penyelenggaraan administasi pemerintahan, serta efisiensi dalam pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional, mengutamakan prinsip berbagi pakai dan interoperabilitas sistem informasi.

Adapun caranya seperti berikut : 

Nama Inovasi
Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIPKD)
 
II. Latar Belakang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan aset yang tertib akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Sebelum diterapkannya SIPKD New Aset, pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

•    pencatatan aset belum terintegrasi antar OPD;
•    proses inventarisasi membutuhkan waktu yang lama;
•    sering terjadi perbedaan data antara pengurus barang dan pengelola keuangan;
•    rekonsiliasi aset dilakukan secara manual;
•    penyusunan laporan aset membutuhkan waktu yang panjang;
•    monitoring aset belum dapat dilakukan secara real-time;
•    risiko kehilangan dokumen dan kesalahan input data masih cukup tinggi.

Kondisi tersebut berdampak terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah serta kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir mengembangkan inovasi SIPKD New Aset sebagai sistem digital yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan aset daerah secara elektronik.

III. Dasar Hukum
Pelaksanaan SIPKD New Aset mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
1.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
2.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4.    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
5.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
7.    Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
8.    Peraturan Bupati Rokan Hilir mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (apabila telah ditetapkan).
IV. Tujuan Inovasi

SIPKD New Aset bertujuan untuk:
1.    meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah;
2.    mempercepat proses administrasi aset;
3.    meningkatkan akurasi data aset pemerintah daerah;
4.    mewujudkan data aset yang terintegrasi;
5.    mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel;
6.    meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset;
7.    mempermudah monitoring aset oleh pimpinan daerah;
8.    mendukung digitalisasi pemerintahan dan implementasi SPBE.

V. Sasaran Inovasi
Sasaran implementasi SIPKD New Aset meliputi:
•    Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
•    seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
•    Pengurus Barang;
•    Pengguna Barang;
•    Kuasa Pengguna Barang;
•    Pengelola Barang;
•    Auditor Internal (Inspektorat);
•    Pemeriksa Eksternal (BPK RI).

VI. Permasalahan yang Diselesaikan
Melalui SIPKD New Aset, beberapa permasalahan utama berhasil diatasi, yaitu:
•    keterlambatan penyusunan laporan aset;
•    perbedaan data antar OPD;
•    kesulitan melakukan rekonsiliasi;
•    pencarian data aset yang lambat;
•    tingginya penggunaan dokumen fisik;
•    lemahnya monitoring terhadap mutasi aset;
•    belum adanya dashboard monitoring aset secara real-time.

VII. Deskripsi Inovasi
SIPKD New Aset merupakan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset. Sistem ini menghubungkan seluruh OPD sehingga setiap transaksi aset dapat langsung tercatat pada basis data yang sama (single database). Setiap perubahan data dapat dipantau secara real-time oleh BPKAD sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif. Selain itu, sistem menyediakan berbagai fitur pelaporan otomatis yang menghasilkan laporan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

VIII. Fitur Utama
SIPKD New Aset memiliki berbagai fitur, antara lain:
•    Master Data Barang
•    Registrasi Barang Milik Daerah
•    Inventarisasi Aset
•    Kartu Inventaris Barang (KIB)
•    Mutasi Barang
•    Pemeliharaan Barang
•    Pemanfaatan Barang
•    Penilaian Barang
•    Penghapusan Barang
•    Rekonsiliasi Data
•    Penyusunan Laporan BMD
•    Dashboard Monitoring
•    Tracking Riwayat Aset
•    Hak Akses Berjenjang
•    Audit Trail
•    Backup Database

IX. Fungsi Inovasi
SIPKD New Aset berfungsi sebagai:
1.    media pengelolaan aset daerah secara elektronik;
2.    pusat data aset daerah;
3.    sistem monitoring aset pemerintah daerah;
4.    alat rekonsiliasi data aset;
5.    media penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
6.    pendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
7.    sarana pengambilan keputusan berbasis data.

X. Mekanisme Kerja
Alur kerja SIPKD New Aset adalah sebagai berikut:
1.    OPD menginput data aset.
2.    Data diverifikasi oleh Pengurus Barang.
3.    Data divalidasi oleh BPKAD.
4.    Sistem melakukan pembaruan database secara otomatis.
5.    Dashboard menampilkan kondisi aset terkini.
6.    Laporan dapat dihasilkan secara otomatis sesuai kebutuhan.

XI. Keunggulan Inovasi
Keunggulan SIPKD New Aset meliputi:
•    berbasis web;
•    data terintegrasi;
•    real-time;
•    multi-user;
•    paperless;
•    mudah digunakan;
•    mempercepat penyusunan laporan;
•    mengurangi human error;
•    meningkatkan keamanan data;
•    mendukung audit.

XII. Output
Output yang dihasilkan antara lain:
•    Database Barang Milik Daerah terintegrasi.
•    Kartu Inventaris Barang (KIB).
•    Daftar Barang Pengguna.
•    Daftar Barang Kuasa Pengguna.
•    Buku Inventaris.
•    Laporan Mutasi Barang.
•    Laporan Rekonsiliasi.
•    Dashboard Monitoring.
•    Laporan Barang Milik Daerah.
•    Neraca Aset Tetap.
•    Laporan Semesteran dan Tahunan BMD.

XIII. Outcome
Implementasi SIPKD New Aset memberikan berbagai manfaat, antara lain:
•    meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah;
•    meningkatnya akurasi data aset;
•    meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan;
•    mempercepat penyusunan laporan aset;
•    meningkatnya transparansi pengelolaan aset;
•    efisiensi waktu dan biaya administrasi;
•    meningkatnya kualitas pelayanan kepada OPD;
•    mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

XIV. Manfaat
Bagi Pemerintah Daerah
•    pengambilan keputusan lebih cepat;
•    data aset lebih valid;
•    pengawasan lebih mudah;
•    efisiensi operasional.

Bagi OPD
•    administrasi lebih sederhana;
•    laporan lebih cepat;
•    data mudah diperoleh;
•    mengurangi pekerjaan manual.

Bagi Masyarakat
•    meningkatnya transparansi pengelolaan aset daerah;
•    meningkatnya akuntabilitas pemerintah;
•    pelayanan publik yang lebih baik.

XV. Dampak Inovasi
Setelah implementasi SIPKD New Aset, diperoleh berbagai dampak positif, seperti:
•    percepatan proses inventarisasi aset;
•    penurunan kesalahan pencatatan;
•    peningkatan sinkronisasi data antar OPD;
•    percepatan penyusunan laporan keuangan;
•    efisiensi penggunaan kertas dan arsip fisik;
•    peningkatan kualitas data aset pemerintah daerah.

XVI. Indikator Keberhasilan
Keberhasilan inovasi dapat diukur melalui:
•    persentase OPD yang menggunakan aplikasi;
•    jumlah aset yang telah terdigitalisasi;
•    waktu penyusunan laporan aset;
•    tingkat kesesuaian data hasil rekonsiliasi;
•    tingkat kepuasan pengguna;
•    penurunan temuan pemeriksaan terkait aset.

XVII. Faktor Keberhasilan
Keberhasilan SIPKD New Aset didukung oleh:
•    komitmen pimpinan daerah;
•    dukungan regulasi;
•    SDM pengelola yang kompeten;
•    infrastruktur jaringan;
•    pelatihan pengguna;
•    pendampingan teknis secara berkelanjutan.

XVIII. Potensi Pengembangan
Ke depan, SIPKD New Aset dapat dikembangkan dengan:
•    integrasi dengan SIPD RI;
•    integrasi dengan e-BMD;
•    penggunaan QR Code pada setiap aset;
•    mobile application;
•    dashboard berbasis GIS;
•    pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis aset;
•    integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

XIX. Kesimpulan
SIPKD New Aset merupakan inovasi digital Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan aset ke dalam satu sistem informasi, inovasi ini mampu meningkatkan kualitas data aset, mempercepat penyusunan laporan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Inovasi ini juga menjadi salah satu wujud transformasi digital pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan pengelolaan keuangan daerah yang berdaya saing...(Rvn)